Galau Melarang Gojek

21December 2015
by PERMIRA RUSIA

Rahmat D. Putranto
Wakil Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia (PERMIRA)

Setelah sidang MKD selesai tanpa putusan dan berakhir seperti dagelan publik, muncul kembali isu heboh, yaitu Kemenhub yang galau. Baru saja Surat Pemberitahuan dipublikasikan di berbagai media untuk secara resmi menghentikan operasi kegiatan Gojek  dan Ojek Online serta kendaraan roda dua lainnya yang menjadi angkutan umum dilakukan, langsung dicabut lagi oleh Pak Menteri.

Keputusan tersebut berhasil membuat rakyat terkejut dan juga senyum-senyum sendiri, khususnya warga Ibukota Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang biasa menggunakan layanan tersebut.

Sepertinya memang seharusnya Ojek, Gojek, dan Layanan serupanya itu dilarang. Dalam pandangan saya, kendaraan roda empat memang tetap tunduk pada aturan yang ada di UU LLAJ.

Jadi, seharusnya memang layanan UBER atau Grabtaxi harus menaati pasal 173 ayat 1 , karena spesifikasi kendaraannya masuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 UU LLAJ.

Namun, sebenarnya yang jadi masalah menurut saya adalah ketidakcermatan kementerian perhubungan dalam melarang kegiatan operasional ojek dan Gojek serta layanan serupa lainnya yang menggunakan roda dua sebagai kendaraan angkutan umum.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi sedikit pencabutan surat tersebut oleh Pak Menteri. Kenapa sedikit?”

Oleh karena itu, saya mengapresiasi sedikit pencabutan surat tersebut oleh Pak Menteri. Kenapa sedikit? Karena memang dari awal surat tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melarang Ojek dan Gojek beroperasi. Mari kita lihat UU LLAJ:

  • Pasal 1 angka 10 : Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  • Pasal 47 ayat 2 : Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
    a.Sepeda Motor
    b.Mobil Penumpang
    c.Mobil Bus
    d.Mobil Barang
    e.Kendaraan Khusus
  • Pasal 47 ayat 3 : Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, c dan d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
    a.Kendaraan Bermotor Perseorangan
    b.Kendaraan Bermotor Umum
  • Pasal 138 ayat 2: Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum
  • Pasal 173 ayat 1: a. Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan.

Sekilas kita membaca poin pertama, kita akan mengira bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum dalam definisi pasal 1 angka 10 UU LLAJ. Tetapi apabila dicermati pada pasal 47 ayat 2 dan 3, sangat jelas bahwa sepeda motor masuk dalam fungsi kendaraan bermotor perseorangan.

Oleh karena itu, pasal 138 dan 173 dalam poin selanjutnya tidak ditujukan kepada sepeda motor. Karena aturan tersebut hanya ditujukan untuk Kendaraan Bermotor Umum.

Sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan, hanya akan tunduk kepada setiap orang yang memiliki hak terhadap kendaraan tersebut.

Gojek yang beroperasi di bawah naungan PT. Gojek Indonesia adalah sebuah layanan berbasis aplikasi resmi dalam pengawasan badan hukum yang sah dan diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Dalam hal ini, PT. Gojek Indonesia juga tidak tunduk pada pasal 173 ayat 1, karena mereka bukanlah termasuk dalam Perusahaan Angkutan Umum. Jika memang PT. Gojek Indonesia tidak terikat pada aturan hukum tersebut, asumsi PT. Gojek Indonesia dikatakan melanggar adalah sesuatu yang salah.

Karena, pertanyaannya adalah hukum yang mana yang dilanggar dan apakah memang ada aturan hukumnya.

“Karena, pertanyaannya adalah hukum yang mana yang dilanggar dan apakah memang ada aturan hukumnya”

Dalam istilah hukum di Rusia kita mengenal yang namanya Правовой Ваккум (dibaca: Pravovoi Vakkum) atau Kekosongan Hukum yang berarti adalah sebuah fenomena transisi dari hukum yang tertulis ke hukum yang dibutuhkan dan dalam periode tersebut hukum yang dibutuhkan belum juga terbentuk namun pola baru dalam hubungan atau aktivitas masyarakatnya sudah berkembang.[1]

Jika hendak kita mengamati pola hubungan antara keberadaan layanan Gojek dan UU LLAJ sebagai hukum yang tertulis, dapat dikatakan bahwa UU LLAJ saat ini tidak menjadi perangkat hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Karena, pola hubungan masyarakat kini sudah berkembang dengan menjadikan sepeda motor memiliki fungsi bukan hanya sebagai kendaraan perseorangan, namun kendaraan umum.

Oleh karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur fungsi komersial sepeda motor sebagai kendaraan bermotor perseorangan dalam UU LLAJ.

Sudah seharusnya pelarangan kegiatan operasi Gojek atau bahkan Ojek Konvensional itu tidak memiliki dasar hukum atau dapat dikatakan cacat hukum.

Selain itu mengenai kosakata hukum yang terdapat dalam pasal 47 ayat 3 UU LLAJ, di sana tidak terdapat sama sekali keterangan yang mewajibkan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia untuk digunakan hanya sesuai fungsinya saja sebagaimana yang telah tertulis di dalam UU. Menurut hemat saya, hal tersebut tidak lebih dari sekedar pengelompokkan secara fungsi administratif.

Di akhir tulisan ini, saya berpendangan bahwa untuk ke depannya seharusnya Kementrian Perhubungan lebih cermat, teliti, dan bijak dalam mengeluarkan suatu keputusan, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Kegalauan yang terjadi antara melarang dan mencabut larangannya ini lumayan membuat heboh masyarakat.

Selama ini kita menyadari bahwa penggunaan sepeda motor dalam fungsi komersial sudah lama terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh ojek konvensional maupun ojek online.

Jika kegiatan operasi mereka dilarang, tentu akan berpengaruh pada kehidupan para pengguna dan penyedia layanannya.

“Jika kegiatan operasi mereka dilarang, tentu akan berpengaruh pada kehidupan para pengguna dan penyedia layanannya”

Tidak dapat dipungkiri, ojek adalah salah satu layanan transportasi yang murah dan dekat dengan masyarakat. Mudah dijumpai di pangkalan-pangkalan yang tersebar di berbagai gang jalan atau perumahan.

Aktivitas ojek terdapat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Apalagi dengan adanya ojek online, pengguna dapat menikmati jasa layanan ojek dari smartphone mereka dengan sangat mudah dan cepat.

Ojek kini memberikan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia dan sebab itu seharusnya Pemerintah harus mempertimbangkan asas kemanfaatannya terhadap kebijakan yang akan diterapkan, dalam hal ini adalah Kementrian Perhubungan. Terimakasih pak Menteri, semoga ke depan tidak galau lagi. 😀

 

[1] Malinovskii, 1997, Правовой Ваккум: Новый Термин Юридической Науки, Alta State University: State and Law, Page 109-112.

Artikel Lepas, Berita dan Artikel

Leave a Reply