Rusia Bukan Negara Demokrasi

21October 2016
by PERMIRA RUSIA

14572943_1111432345612492_6897763387277127000_nOleh : Agnes Harvelian, Master Hukum di Far Eastern Federal University (FEFU) Vladivostok, Rusia

Yang lebih penting bagi rakyat Rusia adalah “Roti” bukan “Ideologi”,  - kutipan rmol.co saat wawancara dengan redaktur Time.

Rusia merupakan salah satu negara pecahan terbesar, bahkan terbesar di dunia dari runtuhnya Uni Soviet. Keberhasilan Vladimir Putin membawa Rusia tumbuh seperti saat ini, bukanlah menggeser sistem komunis di Rusia menuju sistem demokrasi. Putin menginginkan Rusia sebagai negara kuat dan makmur dari runtuhan Uni Soviet bahkan dari lainnya. Dalam sejarahnya Rusia memiliki pembabakan sejarah yang cukup  lambat dari negara Eropa lainnya. Ini sangatlah berpengaruh dalam kekuatan kebijakan Putin hari ini.

Mengikuti pelajaran Kulturologia bagi saya membuka analisis mendalam bahwa kehidupan masyarakat Rusia dibangun dari dasar ekonomi dan kondisi rakyat yang primitif. Substansi Kulturologia Rusia saya komparasikan dengan berbagai buku tentang Rusia saat ini, dan secara subjektif saya berpandangan Vladimir Putin paham sejarah bangsanya. Demokrasi semu tetap hidup yang dibayangi dengan kebijakan anti demokrasi.

Majalah Time tahun 2007 memilih Putin sebagai the man of the year, Redaktur pelaksana Richard Stengel dalam wawancara memberikan alasan dan fakta logis. Bahwa keberhasilan Putin dalam membangun Rusia sangatlah luar biasa walaupun mengorbankan prinsip demokrasi, seperti tidak peduli pada kebebasan berpendapat oleh sipil. Di tahun 2006 Freedom House (Lembaga Pengamat) menggolongkan Rusia sebagai negara yang “tidak bebas”. Russian Constitution Chapter IV: The President of the Russia Federation Article 80 – 93, memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden dibandingkan perdana menteri.

Perkembangan sosial Rusia dibangun dari basis ekonomi yang terbilang lamban dari negara Eropa lainnya, sehingga kebijakan Putin juga terstrategikan untuk mengarah pada stabilitas ekonomi. Janji Putin meningkatkan stabilitas ekonomi lebih disukai daripada masalah politik dan ideologi. Masyarakat Rusia saya kira telah mengetahui karakter Putin yang ingin menjadikan negaranya kuat (baca: otoriter). Sebagai contoh masalah kebijakan internasional dengan Crimea, kondisi dalam negeri Rusia tidak mencekam seperti bagaimana Amerika mem-block hubungan dengan Rusia. Bahkan salah satu dosen saya secara lantang mengatakan apa yang dilakukan Rusia terhadap Crimea logis dengan melihat historis kedua negara.

Pengalaman buruk dari demokrasi di Rusia adalah di tahun 1990an dimana Rusia yang terbilang baru lahir menerapkan sistem demokrasi menuju mekanisme pasar secara radikal, yang dipimpin oleh Boris Yetlsin. Keadaan yang demikian melahirkan para oligarki di Rusia dan masuknya IMF yang semakin memperkeruh keadaan ekonomi Rusia. Dikatakan bahwa ekonomi Rusia merosot tajam hingga 40 persen dan kemiskinan meningkat 50 persen. Joseph Stiglitz peraih nobel ekonomi tahun 2001, menulis dalam bukunya Globalisation and Its Discountent,  bahwa Rusia merupakan salah satu korban IMF.

Di era tersebut Rusia yang menggaungkan semangat demokrasi dan ekonomi pasar, terus menciptakan berbagai kekuatan oligarki yang merambah pada swastanisasi sumber daya alam. Dalam bukunya The Logic of Economic Reform in Russia, Jerry Hough juga menambahkan bahwa perilaku koruptif dan implementasi kebijakan pasar yang terburu-buru adalah pusat dari krisis ekonomi yang terjadi di Rusia. Keadaan tersebut membuat pemerintahan Rusia mendapat anti-trust dari masyarakat, hingga seorang eks. KGB hadir membawa pertumbuhan luar biasa dan membuat Rusia menjelam sebagai negara kuat.

Dialah Vladimir Putin yang datang dengan berbagai dukungan besar dari rakyat yang tersiksa dari kemiskinan, Ia menitikberatkan kebijakan ekonomi yang tegas untuk memanjakan masyarakatnya dengan stabilitas dan kemakmuran. Tahun 2013 Rusia miliki cadangan devisa mencapai 527.7 Milyar dollar (2013, rate 7% per tahun). Logika demikianlah yang menjadikan masalah utama Rusia bukanlah karena Rusia dikeliling oleh musuh-musuhnya dari berbagai penjuru dunia. Dalam pidatonya Putin berbicara bahwa negara barat menginginkan kejatuhan Rusia, itulah yang terjadi di tahun 1990an munculnya barat serta IMF terhadap ekonomi Rusia. keadaan Rusia yang bangkit dan kuat seperti saat inilah yang membuat popularitas Putin begitu kuat di Rusia, setiap wilayah bahu membahu membantu pemerintah. Sehingga Rusia memfokuskan pada basis ekonomi, karena hal itulah tekanan eksternal yang besar tidak mempengaruhi masyarakatnya.

Lalu mengapa masih mengatakan demokrasi?

Dalam wawancara Republika tahun 2012 dengan Putin, secara tegas Ia mengatakan bahwa Rusia adalah negara demokrasi bukan dijalankan dengan sistem otoriter. Secara subjektif saya berpandangan bahwa Rusia membungkus kebijakan yang terkadang tidak bebas dengan demokrasi. Tanpa dipungkiri bahwa selesainya perang dunia menyisahkan garis antara blok barat dan blok timur, dimana dikatakan bahwa blok barat adalah mereka (kelompok) yang menghargai hak asasi manusia sedangkan Rusia eks. Komunis dengan serangkaian penyelewengan hak asasi manusia menjadi pantauan dalam perkembangan modern saat ini.

Senjata terampuh yang disasarkan untuk menggoyang dominasi Rusia adalah issue hak asasi manusia, peristiwa MH-17 merupakan alasan emas yang memperkuat argumentasi Amerika dan lainnya bahwa apapun tindakan Rusia terhadap Crimea adalah salah. Demokrasi ala Rusia juga menjadi demokrasi ala Putin, cara Putin menguasai pemerintahan juga menjadi sorotan. Kebijakan Putin diantaranya meningkatkan Electoral Threshold dari 5 persen menjadi 6 persen, keputusan ini secara tidak langsung memangkas partai gurem (pro-liberal Barat) yang ada di Rusia. Tahun 2013 Putin mengeluarkan keputusan untuk membubarkan dua kantor berita terbesar Rusia RIA Novosti dan Voice of Russia (Radio Rusia), hal ini menegaskan kontrol pemerintah terhadap media di Rusia.

Masyarakat Rusia lebih banyak untuk tidak mempermasalahkan setiap kebijakan Putin yang memangkas sebuah hak dari warga negara juga kebebasan berpendapat. Kepercayaan dan keyakinan muara dari kebijakan Putin adalah peningkatan ekonomi menjadi kekuatan yang membuat barat kelimpungan menjatuhkan popularitas dari kebijakan Putin di negaranya. Rusia yang demokratis memang menjadi harapan besar bagi yang lain, namun kehebatan diplomasi Vladimir Putin lagi dan lagi membuat semua seakan tidak bergeming. Sebut saja Indonesia, pertemuan perdana Joko Widodo dengan Vladimir Putin adalah penguatan investasi, bahwa sesungguhnya pemerintahan Joko Widodo yang berencana meningkatkan pembangunan besar akan membutuhkan investor.

Vladimir Putin datang menyambut dengan suka cita, tahun 2015 kurang lebih ada 50 orang pelajar Kalimantan yang mendapat beasiswa dari Pemerintah Rusia sebagai keseriusan untuk proyek rel kereta apa yang akan dibangun di Kalimantan.

Kalau sudah demikian, sekiranya bagaimana memaknai praktik sistem pemerintahan di Rusia? karena pada dasarnya pembangunan sistem pemerintahan memang akan sulit jika berjalan beriringan dengan membangun sistem ekonomi, salah satunya harus menunggu ketika yang lain didahulukan. Karena hal yang demikian akan selalu terjadi gesekan yang membuat ketidakfokusan dan kegagalan pembentukan embrio sistem.

Artikel Lepas

Leave a Reply